Dekot Jakarta Utara Siap Perjuangkan 298 Usulan Musrenbang, Saipul Abu Gozala Pimpin Langkah
Jakarta – Matafaktanews.com. Dewan Kota (Dekot) Perwakilan Kecamatan Tanjung Priok Saipul Abu Gozala menghadiri acara kegiatan Sidang Pleno Penutupan Musrenbang Kecamatan Tanjung Priok Terintegrasi Musrenbang Kelurahan, di aula lantai 5 Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (20/02/2025).
Hadir dalam kesempatan itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, didampingi Wakil Camat Tanjung Priok Nurhanyanto dan Kasuban Kappenko Jakarta Utara.
Wakil Camat Tanjung Priok Nurhanyanto dalam penjelasannya di acara tersebut mengatakan, ada 298 usulan yang diakomodir berasal dari 465 usulan hasil Sidang Kelompok tujuh kelurahan se-Kecamatan Tanjung Priok.
Usulan yang diakomodir tersebut terdiri dari 204 usulan fisik, 1 usulan non fisik, dan 93 usulan barang. Sedangkan usulan yang belum diakomodir sebanyak 166 usulan fisik dan satu usulan barang.
“Kemudian tahapan selanjutnya akan dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kota Jakarta Utara,”ujarnya.
Baca Juga : Harapan Besar KAHMI Jaya untuk Pram-Doel: Wujudkan Jakarta Berkarakter dan Berbudaya
Follow Us :
Sementara itu, Saipul Abu Gozala mengatakan, pentingnya pengawalan terhadap hasil Musrenbang agar dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa usulan dalam Musrenbang 2024 ini akan diaplikasikan pada tahun 2025, sedangkan hasil Musrenbang 2025 akan direalisasikan pada tahun 2026.
“Kita harus kawal bersama agar usulan yang diajukan masyarakat benar-benar terealisasi, terutama dalam hal pembangunan jalan dan gorong-gorong. Jangan sampai ada hambatan dalam pelaksanaannya,” tegas Saipul.
Menurutnya, prioritas utama untuk Kecamatan Tanjung Priok saat ini masih berkisar pada peninggian jalan, pengaspalan, serta pembangunan dan perbaikan gorong-gorong.
Beberapa titik di kelurahan-kelurahan masih mengalami kendala dengan saluran air yang tersumbat akibat gorong-gorong yang tidak memadai.
Selain itu, bagi usulan yang tidak masuk dalam Musrenbang, Saipul menyarankan agar masyarakat tetap mengajukan permohonan melalui surat agar bisa didorong oleh Dewan Kota.
“Musrenbang adalah proses bottom-up, dari masyarakat untuk masyarakat. Oleh karena itu, segala kebutuhan yang mendesak harus kita dengar dan perjuangkan bersama,” pungkasnya.
Red. Akbar
