Diplomasi Maritim dan Pemberdayaan Perempuan Melebur dalam Latihan VBSS
Batam – Matafaktanews.com. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas penegak hukum wanita di kawasan maritim Asia Tenggara, Bakamla RI bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar latihan Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) di Maritime Training Facility, Pangkalan Bakamla Batam, Kota Batam, Senin (5/5/2025).
Latihan yang secara resmi dibuka oleh Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto, S.E., M.Tr. Hanla, ini diikuti oleh 16 peserta dari tiga negara, yakni 8 peserta dari Bakamla RI (Indonesia), 4 peserta dari Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), dan 4 peserta dari Philippine Coast Guard (PCG).
Kegiatan yang berlangsung dari 5 hingga 16 Mei 2025 ini difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis dalam bidang pengawasan maritim, khususnya identifikasi dan penanganan bahan berbahaya yang kerap ditemui dalam berbagai operasi penegakan hukum di laut.
Instruktur utama dalam pelatihan ini adalah Tony Wheatley, pakar maritim yang ditunjuk langsung oleh UNODC. Materi pelatihan tidak hanya mencakup teknik VBSS, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai keselamatan personel saat berhadapan dengan muatan mencurigakan atau zat berbahaya yang dapat mengancam keamanan kapal maupun awak.
Baca Juga : Dugaan Praktik Tidak Transparan di SMKN 1 Hulu Sungkai Munculkan Reaksi Keras Publik
Follow Us :
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada petugas wanita dalam menjaga kedaulatan laut dan menegakkan hukum di wilayah perairan internasional,” ujar Kolonel Bakamla Agus dalam sambutannya.
Lebih dari sekadar peningkatan kemampuan teknis, latihan VBSS ini juga menjadi wadah diplomasi maritim dan penguatan kerja sama regional, mempererat hubungan antar coast guard dari negara peserta sebagai mitra dalam menjaga keamanan laut kawasan.
Dengan semangat kolaboratif, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam pemberdayaan perempuan di sektor maritim, sekaligus memperkuat jaringan penegakan hukum lintas negara demi mewujudkan kawasan maritim yang aman dan tertib.
Dok Humas Bakamla RI
